Jakarta, Newshunters.Com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menerima audiensi dari jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pertemuan digelar guna mendengarkan aspirasi serta catatan strategis terkait implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam audiensi tersebut, Dudung menegaskan bahwa KSP akan terus mendorong koordinasi dan pengawalan agar implementasi KDMP berjalan partisipatif, proporsional, dan sesuai karakteristik masing-masing desa. Dengan demikian, program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
“KSP akan menyelaraskan koordinasi antar-lembaga guna memastikan program KDMP berjalan secara optimal dan tepat sasaran,” kata Dudung dalam siaran pers yang diterima redaksi, Ahad (27/9/2026).
Dudung juga mengatakan bahwa lembaganya akan mengawal program KDMP berjalan sesuai target. Selain itu juga memastikan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai KSP, tugasnya adalah memastikan bahwa program prioritas presiden ini bisa berjalan dengan sesuai dengan target dan juga berdampak kepada masyarakat,” tambah Dudung.
Sementara itu, salah seorang perwakilan APDESI menyampaikan sejumlah masukan krusial, terutama mengenai keterbatasan kapasitas fiskal desa di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program prioritas nasional. APDESI berharap pelaksanaan dan penguatan KDMP tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat desa.
“Kami berharap dukungan terhadap KDMP tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan desa dalam memenuhi pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa,” ujarnya.
Kendati memberikan catatan terkait kondisi fiskal, APDESI menegaskan komitmen penuh seluruh pemerintah desa dalam mendukung KDMP sebagai instrumen penguat ekonomi warga. Namun, mereka menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.
“Komitmen pemerintah desa sangat jelas untuk mendukung KDMP sebagai penggerak ekonomi desa. Namun, implementasinya diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal di tiap-tiap desa,” lanjutnya.
Selain itu, APDESI juga mengusulkan agar pemerintah desa dilibatkan secara lebih substantif dan menyeluruh sejak tahap awal pembangunan hingga pengoperasian koperasi. Hal ini penting agar kendala teknis maupun administratif di lapangan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara lebih cepat.
“Pada akhirnya, kami mendorong pelibatan pemerintah desa sejak tahap perencanaan, penyiapan lokasi, pembangunan, hingga operasionalisasi KDMP,” pungkasnya.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait, diharapkan KDMP dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa. (Rilise – Fauzi)
