Jakarta, Newshunters – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan strategis digulirkan guna mendorong para pelaku usaha di sektor produktif ini agar naik kelas sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Bersamaan dengan itu, pemerintah mengajak seluruh lapisan publik untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif demi kelancaran dan keberlanjutan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), di tengah penyampaian aspirasi masyarakat, berbagai kebijakan tersebut tetap dapat dikawal dan dievaluasi secara terbuka melalui penyampaian pendapat yang damai, tertib, serta berfokus pada kebutuhan konkret masyarakat.
Zulhas mengatakan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dan nelayan perlu berjalan bersamaan dengan penguatan infrastruktur serta perlindungan ekonomi mereka
Lebih lanjut menurut Zulhas sektor perikanan memiliki posisi penting karena sekitar dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut. Pembangunan kampung nelayan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden berpihak kepada nelayan-nelayan Indonesia. Bapak bangun kampung nelayan dan nelayan-nelayan,” ujarnya kemarin.
Menurutnya penguatan petani dan nelayan menjadi bagian penting dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.
Keberpihakan Prabowo terhadap petani dan nelayan terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk terkait pupuk dan irigasi. Dia kemudian meminta perwakilan petani yang hadir dalam acara tersebut untuk berdiri.
Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan perhatian kepada kelompok masyarakat kecil melalui kebijakan di sektor pertanian, pembangunan kampung nelayan, penurunan bunga pembiayaan usaha mikro, serta penurunan potongan aplikator ojol.
“Teman-teman ojol, Pak. Potongan aplikator dari 20 persen, sekarang kepemimpinan Pak Prabowo diturunkan menjadi 8 persen,” ujar Zulhas.
Sinergi yang makin kokoh antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para petani nelayan diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Pengawasan ketat dan sistem digital yang terintegrasi memberikan rasa aman bagi mereka untuk fokus meningkatkan hasil produktivitas.
Kepastian alokasi dan transparansi bantuan yang tepat sasaran menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan yang diharapkan bisa menopang kemandirian pangan Indonesia di masa depan.(Rilise)
